Bulan April 2020, saat rapat online dengan wakil presiden, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa warga miskin terdampak wabah Covid-19 ada sebanyak 3,7 juta orang.
Anies juga mengatakan bahwa dia siap menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin Jakarta yang terdampak wabah Covid-19.
Ketika Wapres Ma'ruf Amin bertanya soal data 3,7 juta orang calon penerima, Anies menjawab: "Butuh beberapa hari untuk melengkapinya".
Tetapi saat pelaksanaan distribusi bansos, di Jakarta ternyata kacau sekali. Banyak warga miskin yang seharusnya menerima justru tidak dapat bansos.
Namun, warga mampu seperti yang tinggal di pemukiman mewah Kelapa Gading Jakarta malah dapat bansos. Begitu pula ada bansos yang diberikan kepada anggota TNI yang seharusnya tidak berhak menerima bansos.
Menanggapi kekacauan distribusi dan data penerima bansos ini, Anies dengan entengnya mengatakan bahwa dia dan aparat pemprov salah mencatat.
Awal tahun lalu juga pernah terjadi penyusunan APBD Jakarta 2020 yang Rp8.7 Trilyun itu untuk beli lem Aibon ratusan milyar rupiah dan pengeluaran tidak masuk akal lainnya.
Menanggapi kritik publik atas kejadian anggaran APBD Jakarta yang isinya siluman dan aneh itu, Anies hanya mengatakan itu kejadiannya sebagai salah ketik.
Nah, sekarang kejadian baru lagi di tengah wabah Covid-19, Anies melemparkan tanggung jawab memberi bantuan sosial 1,1 juta warga miskin Jakarta ke pemerintah pusat.
Padahal sebelumnya sudah disepakati bahwa 3,7 juta warga miskin Jakarta yang terdampak wabah Covid-19 pemberian bansosnya, 1,1 orang oleh pemprov Jakarta dan 3,6 juta orang oleh pemerintah pusat.
Anies pun janji pada wapres Ma'ruf Amin akan melengkapi dan mendistribusikan bansos atas biaya APBD Jakarta pada warga yang jumlahnya 1,1juta warga miskin Jakarta.
Tapi kenyataannya jadi lain, Anies mengelak dan katakan dia tidak sanggup menyediakan bansos bagi 1,1 juta warga miskin Jakarta yang menjadi tanggung jawabnya.
Alhasil sebagai gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak mau memberi bantuan kepada satu orang pun warga miskin Jakarta yang terdampak wabah Covid-19.
Penolakan Anies ini membuat Pemerintah Pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta keluarga miskin terdampak tekanan pandemi virus corona atau Covid-19 di Jjakarta.
Akibatnya begitu, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat. Padahal APBD Jakarta 2020 ini sebesar Rp87 Trilyun, entah kemana uang itu sekarang?
Kok, untuk menghidupi 1,1 juta warga miskin Jakarta Anies Baswedan melemparnya ke Pemerintah Pusat?
Penolakan Gubernur Anies Baswedan terhadap 1,1 juta warga Jakarta membuktikan bahwa diri lepas tangan, sudah tidak sanggup lagi menjadi Gubernur Jakarta.
Menolak memberi bantuan 1,1 juta warga miskin ini menandakan Anies Baswedan "lempar handuk" dan menyerah tidak layak jadi Gubernur Jakarta.
Anies juga mengatakan bahwa dia siap menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin Jakarta yang terdampak wabah Covid-19.
Ketika Wapres Ma'ruf Amin bertanya soal data 3,7 juta orang calon penerima, Anies menjawab: "Butuh beberapa hari untuk melengkapinya".
Tetapi saat pelaksanaan distribusi bansos, di Jakarta ternyata kacau sekali. Banyak warga miskin yang seharusnya menerima justru tidak dapat bansos.
Namun, warga mampu seperti yang tinggal di pemukiman mewah Kelapa Gading Jakarta malah dapat bansos. Begitu pula ada bansos yang diberikan kepada anggota TNI yang seharusnya tidak berhak menerima bansos.
Menanggapi kekacauan distribusi dan data penerima bansos ini, Anies dengan entengnya mengatakan bahwa dia dan aparat pemprov salah mencatat.
Awal tahun lalu juga pernah terjadi penyusunan APBD Jakarta 2020 yang Rp8.7 Trilyun itu untuk beli lem Aibon ratusan milyar rupiah dan pengeluaran tidak masuk akal lainnya.
Menanggapi kritik publik atas kejadian anggaran APBD Jakarta yang isinya siluman dan aneh itu, Anies hanya mengatakan itu kejadiannya sebagai salah ketik.
Nah, sekarang kejadian baru lagi di tengah wabah Covid-19, Anies melemparkan tanggung jawab memberi bantuan sosial 1,1 juta warga miskin Jakarta ke pemerintah pusat.
Padahal sebelumnya sudah disepakati bahwa 3,7 juta warga miskin Jakarta yang terdampak wabah Covid-19 pemberian bansosnya, 1,1 orang oleh pemprov Jakarta dan 3,6 juta orang oleh pemerintah pusat.
Anies pun janji pada wapres Ma'ruf Amin akan melengkapi dan mendistribusikan bansos atas biaya APBD Jakarta pada warga yang jumlahnya 1,1juta warga miskin Jakarta.
Tapi kenyataannya jadi lain, Anies mengelak dan katakan dia tidak sanggup menyediakan bansos bagi 1,1 juta warga miskin Jakarta yang menjadi tanggung jawabnya.
Alhasil sebagai gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak mau memberi bantuan kepada satu orang pun warga miskin Jakarta yang terdampak wabah Covid-19.
Penolakan Anies ini membuat Pemerintah Pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta keluarga miskin terdampak tekanan pandemi virus corona atau Covid-19 di Jjakarta.
Akibatnya begitu, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat. Padahal APBD Jakarta 2020 ini sebesar Rp87 Trilyun, entah kemana uang itu sekarang?
Kok, untuk menghidupi 1,1 juta warga miskin Jakarta Anies Baswedan melemparnya ke Pemerintah Pusat?
Penolakan Gubernur Anies Baswedan terhadap 1,1 juta warga Jakarta membuktikan bahwa diri lepas tangan, sudah tidak sanggup lagi menjadi Gubernur Jakarta.
Menolak memberi bantuan 1,1 juta warga miskin ini menandakan Anies Baswedan "lempar handuk" dan menyerah tidak layak jadi Gubernur Jakarta.
0 comments:
Post a Comment